analis aset daerah. Pemberian Tunjangan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, sedangkan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah. analis aset daerah

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik. SK Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. b. 07 /2015 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kolaka timur XVX6+QQW, Lalingato, Kec. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). EMBA, 1-13. Kode Jabatan : 3. Tipe Dokumen. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara sekonomis, efisisen dan efektif. 07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Kepala bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Suharto menyebutkan dari sekian alokasi perolehan pajak hotel yang terealisasi mencapai 23 Milyar rupiah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor. 19 Tahun 2016. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :. , Made, A. 165 pelamar yang masuk. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset Daerah. 07/2019, LN. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. 07. Aset Daerah di Kabupaten Jepara Ambar Sari Hadiyanti1), Aida Nahar2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara1)2). Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang dikeluarkan oleh instansi pembina. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran. analis standard harga analis aset daerah pengolah data kebijakan klasifikasi barang analis kebijakan klasifikasi barang pranata komputer pelaksana analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan penata laporan keuangan sekretaris penyusun rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapanAnalisis Pengelolaan Aset Milik Daerah Di Kota Bandung Berdasarkan Penerbitan Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Yuyus Yudistria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bandung-Indonesia y. Ini. I. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan and penghapusan. Daerah juga mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan, tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. idaset tetap oleh pemda secara keseluruhan sesuai yang diatur dalam PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016. 2. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 97. Damayanti Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 38 menciptakan sumber pajak dan retribusi daerah baru dan membuka investasi (Safitra, 2019). 28, LN. ac. “Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif, dan berkelanjutan” Dalam misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 3 (tiga. | Find. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. 499. Masa Kerja Dalam Jabatan - Tahun, - Bulan A. Aset Subbag. . (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. com - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Jurnal. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui and. 997 Penyusunan Standar Harga €Jumlah Buku Standar Harga Barang Milik Daerah yang. fakultas ilmu sosial dan ilmu politikUntuk mendukung terwujudnya visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai. penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang)”. Yang dimaksud degan pengelolaan keuangan daerah meliputi segala aset (uang dan barang) yang dapat diakui sebagai milik daerah dan hak/kewajiban daerah yang dapat dicatat/dinyatakan dalam satuan moneter. Volume 16, Nomor 3:613-623 July 2022| ISSN (P): 1829. Hasil interpretasi disimpulkan dalam teks naratif. Ekonomi . e. Dalam mengelola keuangan negara, terkadang kita dipertemukan dengan dua istilah Aset dan Barang Milik Negara (BMN). Key words: asset, land asset management, importance‐performance analysis, financial independence. Lamongan). Rincian Tugas. ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi Dosen STIA LAN Bandung Jalan Cimandiri No. Permendagri No. Permendagri No. Pemda RL Melalui BPKD, KPPN dan KPP Melaksanakan Penandatanganan Berita Acara. go. universitas medan area . 1. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Pelaksana : Analis aset daerah. Mengumpulkan serta mengklasifikasi data dan informasi sesuai. GO. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum sesuai dengan analisis yang relevan. However, in the Bandung City Revenue Management Agency SKPD report, there was a decrease in the. 000 2. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. pengelolaan aset daerah, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Aset, serta Bendahara . Aset Daerah Wartono, SH Seksi Analisa dan Informasi Keuangan Daerah Akiyadi, S. 1, 2015. 19761011 200801 1 012 Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum 18 YOVIAL ANIS NIP. 4. Melakukan inventaris barang aset Kegiatan 15 100320 2000 0,2990 c. Tirayoh3 1,2,3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam. . Pendidikan Formal : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang. melaksanakan kegiatan Pengadaan. 1. f. A. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. E: Pengelola Pemanfaaatan Barang Milik DaerahUnismuhJudul : Manajemen Aset Daerah ( Analisis Peralihan Fungsi Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ). Adapun tugas tim yakni. KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Email: [email protected], TLN NO. Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Seminar dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Hasil analisis aktivitas keuangan daerah berdasarkan keserasian keuangan daerah menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43% dan nilaiPengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan di bidang aset daerah 21 Analis Aset Negara S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aset. yang ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang. Konsep analisis aset daerah 1. AKPD Akuntansi APBD APBN Aset Belanja Daerah Belanja Pegawai BLUD Bumdesa Covid19 Dana Desa DAU Desentralisasi Fiskal DJPK egovernment Ekologi Excel HKPD Infrastruktur Kemiskinan Kepenulisan Laporan. 000 1. (BPKB) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 189 Your IP AddressBarang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,. Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset - Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu Iktisar Jabatan : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aplikasi dan pengelolaan data sistem keuanganbentuk optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah tersebut dapat berupa (Supriyadi, 2008, p. Riwayat Jabatan 2. (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PENDAHULUAN Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1, Januari 2020 11 Evaluasi Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah dengan Analisis Cost and Benefit (CBA) pada Stadion Mandala Krida Yogyakarta Utilization Evaluation of Regional Property Assets Using the Cost and Benefit Analysis (CBA) at Mandala Krida Stadium Yogyakartapengelolaan barang milik daerah. 1. tahir, m. Tipe Dokumen. Latar Belakang Sampai saat ini nilai aset dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita belum bisa ditentukan secara. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK atau PPSPM; dan b. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI. id PERNYATAAN TELAH DI REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGELOLAAN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah. 2 NAMAJABATAN : ANALIS PENDAPATAN DAERAH 2. Sementara dalam telaah kultur filsafat. Fokusmedia. ↪ Analis Aset Daerah. Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada jurusan Administrasi Negara. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang. Tungga/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME’s) Vol. 6523, JDIH. Pengelolaan aset pemerintah daerah sendiri merupakan suatu sistem. 1. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti” Adapun hasil penelitian terhadapINDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KEPALA BADAN a. Desember 02). Pada tahun 2015 realisasi anggaran tidak. Korompot 2015) meneliti tentang Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada jurusan Administrasi Negara. adang hussein. 5. Pengertian aset daerah. 1 ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang) Raden Ajeng Ratna Puspitaningtyas Abstrak Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang - Download as a PDF or view online for free. aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berpendoman dengan Permendagri No 19 tahun 2016 namun masih ada siklus yang belum berjalan dengan baik. 1. Berdasarkan pengumuman yang sudah dikeluarkan, pendaftaran CPNS 2019 Analis Aset Negara mulai dibuka tanggal 13 Maret – 2 April 2019 Jam 24. SETKAB. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Badan; (c) penyiapan bahan fasilitas. com Abstrak—Perencanaan kebutuhan aset daerah adalah sebuah proses dalam perencanaan pembangunan. Badan Keuangan dan Aset Daerah. (2017). Materi Pelatihan. Analis Aset: 53: Bilkhairi Cita Satria, S. 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. Pertimbangan saling menguntungkan merupakan prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan aset. 27 Online. 01 Dana cadangan 500. Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. 7. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pelayanan dasar,Penegakan Hukum,Nilai Budaya dan Keagamaan secara Inklusif. Pinatik, Sherly, et al. 13 Tahun 2019 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun. 3. ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN Muhammad Irfan Nasution1, Nurwani2 1,2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1irfannasutionasril@gmail. pengelolaan Keuangan dan aset daerah; e. Kom Seksi Penetapan dan Analisis Data MadekanArif, Seksi Penyelesaian Aset Daerah Sucipto, SP. Konsep Aset Daerah II. Lain-lain pungutan daerah yang sah menurut undang-undang. 16: ANGGARA SAKTI, S. ABSTRAK. Populasi dari penelitian ini adalah pihak yang berwewenang dan terlibat dalam pengelolaan aset daerah. Manajemen Aset Daerah Sutaryo, SE, M. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama; b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang. Analisis efektivitas menejemen aset properti riil pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Jogjakarta tahun. Sesuai hasil riset dan pemeriksaan BPK tersebut, perlu dilakukan pemetaan masalah untuk mengetahui hal-hal yang kerap muncul sehingga lebih dapat ditentukan prioritas penyelesaiannya. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. Pelaksana. PENGERTIAN. wardatul hubby hasibuan . 1 Ruang Lingkup Aset Daerah Pada dasarnya aset daerah adalah istilah ekonomi dan dengan demikian aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Ak Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Aset menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan aset daerah; pengoordinasian dan melakukan penghimpunan dalam rangka penelaahan atas usulan rencana kebutuhan aset daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah kepada pejabat pengelola. Aset Daerah Provinsi Riau. Kom. 1 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU URAIAN JABATAN 1. BAB I PENDAHULUAN A. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja Pemerintah yang telah ditetapkan. Anshori, Z. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Erizul dan Yuliani) 118 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 2, Maret 2014, hlm. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. lain yang relevan dengan tugas jabatan. 1. Hasil Kerja Satuan Hasil Kerja 1. 25: Rencana Strategis 2021-2026: Lihat: 2. Infrastruktur . Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. Jabatan Fungsional : -. Rencana Umum Pengadaan. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 42 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Si. Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi Septia Wahyuni1, Faiza Renaldi, Agus Komarudin Jurusan Informatika, Fakultas MIPA Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Indonesia 1septiawahyuni30@gmail. Anjab ABK Analis Aset Daerah. ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU SKRIPSI OLEH: RICKY PRAYOGA NIM : 11675102890 PROGRAM S. Analis Anggaran Ahli Muda. 1. f. Disebuah instansi mempunyai bagitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan harus terjaga. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : Penyusunan bahan. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Nidya Vitriana1, Agustiawan2, Muhammad Ahyaruddin3Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. 2. sidoarjokab. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 - 2011) Oleh : Hony Adhiantoko 09412144001 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan DPPKAD. evaluasi dan. dan aset daerah Kabupaten Bima, yang telah memberikan petujuk dan. (2019). 21.